nusakini.com - Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar mengatakan perbedaan pandangan politik maupun pilihan dalam kontestasi pemilu merupakan hal yang lumrah dan wajar. Asal menurutnya, tak sampai mendukung kelompok radikal. 

"Kalau memang tidak suka dengan pemerintah tidak masalah. Tapi jangan kemudian itu disalurkan dengan mendukung gerakan radikal. Itu keliru besar, karena NKRI, Pancasila itu adalah jerih payah keringat para pejuang kita," kata Agum saat deklarasi Bravo Cijantung for Jokowi di Restoran Rumpun Bambu, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (5/2/2019). 

• Wawancara Eksklusif CJS: Dr. H. Abdul Rahman Bando SP SMi: Warga Makassar Pemilih Cerdas, Tidak Terpengaruh Money Politik
• Sidang Perdana MPK vs Presiden RI Digelar. Rp1,4T Jadi Nilai Gugatan
• Jelang Pilgub Sulsel, Hasrullah: Kita Butuh Pemimpin yang Punya Gagasan, Visi yang Original
• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar

Bagi yang tak suka dengan pemerintah, kata Agum, bisa menjadikan Pilpres pada 17 April nanti sebagai momentum. Namun, jangan menghalalkan segala cara untuk menang. 

"Jangan menggunakan segala cara untuk menang, ada etika dan normanya. Jadi kalau sekarang ada aspirasi masyarakat, yang berkembang di masyarakat, si A mendukung B itu biasa, di negara demokrasi itu biasa," ucap Agum. 

Agum mencontohkan saat pilkada serentak di Jawa Barat tahun 2018, ada sekelompok orang yang menggunakan berbagai macam cara agar pilihannya menang di Pilkada. Menurutnya, hal itu sangat tidak mendidik dan merusak demokrasi. 

"Saya kasih contoh kemarin pilkada serentak di Jabar ada juru kampanye menyerukan 'jangan pilih A, dia kafir bisa masuk neraka kalau pilih A. Pilih B, kalau tidak pilih B masuk neraka' Itu tidak mendidik, membodohkan. Orang masuk surga atau neraka itu bukan presiden, kapolri, panglima yang menentukan, tapi Yang Maha Kuasa," tegas Agum. (s/ma)